oleh

Dana BST di Desa Kalatiri Diduga Salah Sasaran, Ketua LPMRL: Inspektorat Harap Lakukan Pemeriksaan

-DAERAH-816 views

LUWU TIMUR — Menanggapi pemberitaan sebelumnya, terkait dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementrian perikanan RI di Desa Kalatiri diduga salah sasaran, dimana ada oknum Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut menerima.

Ketua Lembaga Penguatan Masyarakat Rakyat Luwu (LPMRL), Rudi Rasyid menuturkan, hal tersebut patut diduga terjadi sebuah kekeliuran besar, karena secara nyata dana BST tersebut itu diperuntukkan bagi warga miskin yang statusnya nelayan dan rentan terdampak covid- 19.

” Kok bisa ada oknum Pemdes dan BPD yang menerima dana BST, apakah aturannya memang dibolehkan dan yang melakukan pendataan siapa?,” Ucap Bayu sapaan akrab Rudi Rasyid, Senin (28/09/2020).

Ia berharap dengan adanya kejadian ini, pihak Inspektorat agar segera turun tangan melakukan pemeriksaan sebagai lembaga pengawasan di Daerah. Dan jika APH yakni Kepolisian juga dapat melakukan proses pemeriksaan atas kejadian ini, yah baiknya ditindak lanjuti juga.

Tak hanya itu kata Bayu, adanya oknum Pemdes dan BPD yang menerima dana BST diduga bahagian dari sebuah penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai mana dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan.

Sebelumnya diberitakan media ini, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kementrian Perikanan RI untuk warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di Desa Kalatiri, Kecamatan Burau, Luwu Timur diduga salah sasaran.

Pasalnya, para penerima ada yang berasal dari oknum aparat Pemerintah Desa (Pemdes) berinisial NR dan IW sedangkan RM dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kades Kalatiri Salim mengatakan, terkait adanya oknum aparat Pemdes dan BPD yang menerima Dana BST tersebut silahkan untuk konfirmasi ke Dinas Perikanan karena BST tersebut berasal dari Kementrian Perikanan.

Sementara itu, PLT Dinas Kelautan dan Perikanan Lutim, Dohri Ashari membenarkan jika ada BST dari Kementrian Perikanan yang sasarannya untuk para nelayan yang terdampak Covid-19.

Kata Dohri, Nelayan yang diberikan adalah nelayan yang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, jadi jika ada oknum aparat Pemerintah yang mendapatkan dana BST setau saya itu tidak boleh.

” Jumlahnya ada 900 penerima dari kementrian Perikanan dan ini kemudian diverfikasi oleh penyuluh perikanan dari pusat, kami disini hanya mengeluarkan rekomendasi untuk diserahkan ke PT. Pos sebagai tempat penyaluran dana BST secara tunai,” Ujar Dohri.

Dikonfirmasi pula, Maesar selaku penyuluh perikanan Desa Kalatiri, menyebutkan adanya oknum aparat Pemdes dan BPD sebagai penerima dana BST tidak tahu menahu karena soal pendataan itu dari Pemdes.

” Yang jelas sesuai aturan aparat Pemdes tidak bisa menerima karena itu peruntukannya untuk nelayan,” Tegas Maesar.

Terpisah, Inisial NR aparat Pemdes Kalatiri yang merupakan salah satu penerima dana BST membenarkan jika dirinya terdaftar sebagai penerima.

” Iye pak, saya menerima dana BST, tapi saya juga tidak tau kenapa nama saya bisa keluar padahal beberapa waktu lalu melalui Sekdes telah menyampaikan ke Dinas kalau kami statusnya sebagai aparat Pemdes,” ungkapnya.

Katanya, dirinya juga tidak tau menahu terkait pendataan sehingga namanya bisa masuk sebagai penerima dana BST yang kini sudah penerimaan tahap ke 6. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga